Serapan Tenaga Kerja Bisnis Pergudangan di Kota Industri Ini Masih Minim

Rabu, 07 Jun 2017 13:03 | editor : Suryo Eko Prasetyo

TIDAK DONGKRAK EKONOMI: Pergudangan di wilayah Kecamatan Manyar. Di kawasan Gresik Utara banyak gudang baru.

TIDAK DONGKRAK EKONOMI: Pergudangan di wilayah Kecamatan Manyar. Di kawasan Gresik Utara banyak gudang baru. (Guslan Gumilang/Jawa Pos/JawaPos.com)

JawaPos.com – Bangunan pergudangan menjamur di Kota Pudak. Hampir di setiap jalan protokol tumbuh gudang anyar. Namun, sumbangan terhadap perekonomian daerah sangat minim. Alasannya, penyerapan tenaga kerja sedikit.

Berdasar catatan dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Gresik, rata-rata jumlah tenaga kerja sektor pergudangan maksimal 15 orang. ’’Padahal, luas lahan yang diusulkan untuk usaha cukup besar. Biasanya di atas 1 hektare,’’ papar Kabid Pelayanan Tata Ruang, Bangunan, dan Lingkungan DPM dan PTSP Gresik Farida Haznah Ma’ruf saat ditemui di ruangannya Selasa (6/6).

Menurut Farida, luas pergudangan tidak kalah dengan industri. Padahal, industri dengan luas yang sama mampu merekrut tenaga kerja minimal 25 orang. Selain itu, jumlah pekerja di pergudangan kalah jauh jika dibandingkan dengan kompleks perniagaan atau pusat perbelanjaan.

Apa ada rencana pembatasan izin? Farida mengatakan, pembatasan tidak mungkin dilakukan. ’’Namun, kami berharap pengusaha di pergudangan juga memikirkan perekonomian daerah. Minimal tenaga kerjanya,” ujar Farida.

DPM dan PTSP Gresik mencatat, jumlah izin pergudangan terus bertambah setiap tahun. Sepanjang 2016, ada 33 izin pembangunan pergudangan yang masuk. Tahun ini, per Januari–Mei tercatat sudah ada 20 izin. Selain itu, ada empat pergudangan yang bakal dibangun tahun ini. Sektor itu tumbuh di kawasan Manyar, Cerme, Driyorejo, dan Wringinanom. (hen/c7/dio)

Sumber

Advertisements

Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Gagal Total

Jumat, 10 Februari 2017 05:42 WIB

Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Gagal Total
Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo di sela kunjungannya ke Ambon, Maluku, Rabu (8/2/2017).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah ingin kembali meluncurkan paket kebijakan ekonomi jilid XV. Namun demikian, 14 paket kebijakan yang sebelumnya telah dirilis pemerintah dinilai belum menunjukkan hasil yang optimal.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menilai pemerintah gagal memanfaatkan momentum akselerasi pertumbuhan ekonomi lewat paket kebijakan yang sudah ada.

“Potensi terjadinya akselerasi pertumbuhan di 2016 cukup besar, tapi ada persoalan yang tidak mampu diselesaikan pemerintah, misal daya beli dan investasi,” kata Enny di Kantor INDEF, Jakarta, Kamis (9/2).

Enny mengatakan, apabila masalah-masalah itu tidak segera dibenahi, pada 2017 juga akan terjadi hal yang sama, yaitu potensi pertumbuhan yang terlewatkan. Menurut dia, saat ekonomi memburuk, pemerintah malah tidak bisa memberikan stimulus

“Banyak paket-paket kebijakan yang mandul pelaksanaannya di daerah. Ekspor impor tidak berjalan dengan baik, lalu permasalahan di sektor keuangan,” ucapnya.

Ekonom INDEF Ahmad Heri Firdaus melanjutkan bahwa secara historis pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak terjadinya pelambatan ekonomi global pada 2013 juga ikut lambat. Namun, dua tahun terakhir trennya stagnan meskipun pemerintah sudah lakukan upaya via paket kebijakan ekonomi sebanyak 14 jilid

“Tetapi tetap susah dorong 2016 kemarin. Kami menilai paket hanya berdampak pada ekspektasi yang besar jangka pendek, tapi tidak tidak berbuah besar,” ujarnya.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang 5,02 persen menurut Ahmad belum mencerminkan upaya yang maksimal. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran sangat ditopang konsumsi rumah tangga yang pertumbuhannya mencapai 5,1 persen, menyamai pertumbuhan ekonomi

“Komponen-kompinan lain misalnya belanja pemerintah untuk memberikan rangsangan tidak berjalan. Artinya pemerintah tidak melakukan apa-apa pun ekonomi tumbuh karena masyarakat ini. Justru investasi melambat, ekspornya turun lebih kecil dari impor,: jelasnya.

Ia pun mengungkapkan bahwa surplus neraca perdagangan yang terjadi di 2016 bukanlah surplis yang baik. Bila ditelusuri, menurut Ahmad, konsumsi meningkat, tetapi industri manufktur mengalami perlambatan,

“Lantas konsumsi yang tumbuh itu ditopang dengan barang-barang impor. Sektor jasa yanhg berkembang ternyata mendukung industri di negara lain,” katanya.(Ghina Ghaliya Quddus)

Sumber

Pertamina Impor LPG Antisipasi Naiknya Kebutuhan Puasa dan Lebaran

Moh. Nadlir
Kompas.com – 06/06/2017, 11:00 WIB
Ilustrasi: Penjual gas elpiji.(Kompas.com/David Oliver Purba)

JAKARTA, KOMPAS.com – Senior Vice President Fuel Marketing and Distribution PT Pertamina, Gigih Wahyu mengatakan bahwa pihaknya akan mengimpor LPG atau liquified petroleum gas. Hal itu kata Gigih, untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan LPG saat Ramadhan dan jelang Lebaran.

“LPG ini salah satu energi yang dibutuhkan. Kami perkirakan akan ada peningkatan sekitar 8 persen pada saat puasa dan Lebaran,” kata Gigih di kantor BPH Migas, Jakarta, Senin (5/6/2017).

Impor LPG yang akan dilakukan Pertamina tersebut, akan disesuaikan dengan prediksi peningkatan kebutuhan masyarakat.

“Impornya mungkin related. Kita harus menyeimbangkan supply and demand 8-10 persen yang akan kita impor,” kata Gigih, tanpa menyebut dari negara mana saja Pertamina akan melakukan impor LPG.

“Strategi kami bagaimana memenuhi pasar sebelum hari-H Lebaran dan seminggu setelahnya,” tambah dia.

Seperti diketahui, saat ini Pertamina menjual LPG dalam bentuk tabung gas dengan merek bernama Elpiji, yang tersedia dalam ukuran 3 kilogram dan 12 kilogram, dan Bright Gas ukuran 5,5 kilogram.

Gigih juga menambahkan, persoalan LPG yang paling krusial adalah penjualan di outlet atau pengecer. Meski di atas pengecer masih ada pangkalan dan agen.

“Antisipasi yang kita lakukan, begitu juga di tahun lalu bahwa kita akan tambah pasokan ke pasar. Karena efeknya panjang di distribusinya, sehingga kita harapkan mulai sekarang sudah meningkat,” ujar dia.

(Baca: Konsumsi Elpiji selama Ramadhan Diperkirakan Naik)

Sumber

Utang pemerintah Februari 2017 capai Rp3.589 triliun

Senin, 20 Maret 2017 09:38 WIB | 307 Views

Utang pemerintah Februari 2017 capai Rp3.589 triliun

Kemenkeu (kemenkeu.go.id)

Jakarta (ANTARA News) – Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah hingga Februari 2017 mencapai Rp3.589,12 triliun.

Keterangan pers tertulis Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang diterima di Jakarta, Senin menyebutkan porsi utang itu terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp2.848,80 triliun (79,5 persen) dan pinjaman Rp735 triliun (20,5 persen).

Dibandingkan bulan sebelumnya, utang Pemerintah Pusat pada Februari 2017 secara neto meningkat Rp39,95 triliun (1,13 persen), berasal dari kenaikan SBN neto Rp33,09 triliun dan bertambahnya pinjaman Rp6,86 triliun.

Penambahan utang neto pada 2017 sampai dengan Februari mencapai Rp122,16 triliun yang berasal dari kenaikan SBN sebesar Rp114,97 triliun dan bertambahnya pinjaman sebesar Rp7,19 triliun.

Pembayaran kewajiban utang dalam Februari 2017 mencapai Rp32,19 triliun, yang terdiri dari pembayaran pokok utang yang jatuh tempo senilai Rp22,45 triliun dan pembayaran bunga utang sebesar Rp9,74 triliun.

Indikator risiko utang pada Februari 2017 menunjukkan bahwa rasio utang dengan tingkat bunga mengambang (variable rate) tercatat sebesar 12 persen dari total utang.

Sedangkan dalam hal risiko tingkat nilai tukar, rasio utang dalam mata uang asing terhadap total utang mencapai kisaran 42 persen.

Sementara itu, Average Time to Maturity (ATM) obligasi Pemerintah mencapai rata-rata sembilan tahun, dengan utang jatuh tempo dalam lima tahun sebesar 69,5 persen dari total outstanding.

Editor: AA Ariwibowo

Sumber